Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset utama dalam organisasi, baik itu organisasi perusahaan maupun pemerintahan, karena mereka adalah unsur utama yang menggerakkan jalannya roda organisasi. Oleh karena itu tujuan organisasi dibebankan dipundak mereka. Tercapainya tujuan organisasi bergantung pada tingkat produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki organisasi tersebut.
Apabila tingkat produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi tersebut tinggi maka akan mudah mencapai tujuan, akan tetapi bila tingkat produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi tersebut rendah maka akan susah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sangat penting sekali terus menerus meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tujuan organisasi mudah dicapai.
Upaya untuk meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Bimbingan Teknis (Bimtek), Kaji Banding/Study Banding, In House Training ataupun Seminar. Untuk menjembatani kebutuhan peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) inilah Pusdiklat Pemendagri hadir memberi solusi. Untuk mengetahui informasi kegiatan yang dilakukan Pusdiklat Pemendagri ini dengan cara mengakses Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pusdiklat Pemendagri ini mari kita berkenalan dengannya.
A. Apa Itu Pusdiklat Pemendagri?
Pusdiklat Pemendagri atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri adalah lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Bimbingan Teknis (Bimtek), Pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kaji Banding/Study Banding, In House Training dan Seminar bagi instansi pemerintah baik Eksekutif, Legislatif maupun swasta dengan didukung oleh para professional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu serta pengalaman dibidangnya masing-masing.
Pusdiklat Pemendagri mempunyai tujuan membantu program pemerintah dalam meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM)dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah dengan dunia industri, begitupun sebaliknya pelaku industri dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada pemerintah.Oleh karena itulah Pusdiklat Pemendagri mempunyai motto “Bersama Membangun Sumber Daya Manusia”
Untuk mencapai tujuan tersebut Pusdiklat Pemendagri menjabarkannya dalam visi dan misinya. Adapun visi Pusdiklat Pemendagri adalah mewujudkan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. serta mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi yang terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non formal ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.
Sedangkan Misi Pusdiklat Pemendagri adalah:
1) Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek),/ Sosialisasi, Mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Sosialisasi, dan pemahaman informasi.;
2) Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui konsultasi publik atas setiap kebijakan yang akan diterapkan, dan Mendorong lahirnya inisiatif, kreatif dan kemandirian masyarakat;
4) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan yang dilakukan
Itulah perkenalan singkat dengan Pusdiklat Pemendagri, lalu sekarang kita lihat apa saja jenis Bimtek yang ada di Pusdiklat Pemendagri. Tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu Bimtek? Bimbingan Teknis atau disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap institusi tertentu maupun individu.
B. Jenis-Jenis Bimtek Pusdiklat Pemendagri
Bimtek Keuangan adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat di gunakan sebagai suatu pemecahan masalah yang sering di hadapi bagi setiap individu maupun institusi tertentu.
Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis / Bimtek keuangan adalah Untuk menyelesaikan suatu kasus / permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat di pertanggungjawab kan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Adapun materi Bimtek Keuangan yang bisa dipilih, antara lain:
1) Pelatihan Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
2) Diklat / Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
3) Bimtek / Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
4) Bimtek / Diklat Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
5) Bimtek/Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
6) Bimtek / Diklat Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
7) Bimtek / Diklat Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
8) Diklat / Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
9) Bimtek / Pelatihan Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
10) Diklat / Bimtek tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
11) Bimtek tentang Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
12) Pelatihan tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
13) Bimtek / Diklat Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
14) Bimtek/Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
15) Diklat / Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
16) Bimtek / Pelatihan tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
17) Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
18) Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
19) Bimtek Pelatihan tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
20) Pelatihan / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
21) Pelatihan Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
22) Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
23) Bimtek tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
24) Diklat / Bimtek tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
25) Bimtek / Pelatihan Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
26) Pelatihan tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
27) Bimtek / Pelatihan tentang Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
28) Bimtek tentang Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
29) Bimtek / Diklat Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
30) Bimtek / Pelatihan tentang Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
31) Bimtek / Diklat tentang Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
32) Bimtek / Pelatihan tentang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
33) Bimtek / pelatihan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
34) Bintek tentang Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
35) Bimtek / Diklat / Pelatihan Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
36) Bimtek tentang Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Bimtek Kepegawaian adalah segala bentuk diklat bimtek dan juga pelatihan, bisa juga dalam bentuk seminar yang berhubungan erat dengan kepegawaian atau pembahasan seputaran kepegawaian. Adapun materi Bimtek Kepegawaian yang bisa dipilih, antara lain :
1) Pelatihan / Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
2) Bimtek / Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian
3) Bimtek / Diklat Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4) Bimtek / Diklat Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
5) Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014
6) Pelatihan / Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7) Pelatihan / Bimtek / Diklat Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8) Bimtek / Diklat Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)
9) Bimtek / Diklat Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
10) Bimtek / Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP dan Pengembangan Kompetensi ASN
Bimtek Barang dan Aset adalah merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah yang berkaitan dengan Aset Daerah / Barang Milik Daerah. Berkaitan hal ini kami selenggarakan suatu pelatihan dibidang Barang dan Aset Daerah. Adapun materi Bimtek Barang dan Aset yang bisa dipilih, antara lain :
1) Pelatihan dan Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, Dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah
2) Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
3) Pemeriksaan Aset Tetap
4) Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5) Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah
6) Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
7) Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
8) Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
9) Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
10) Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
11) Penatausahaan Barang Milik Daerah
12) Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
Bimtek Pemerintahan Daerah adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maksud dan Tujuan diadakannya diklat dan bimtek pemerintahan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan di bidang pemerintahan Daerah agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun materi Bimtek Pemerintahan yang bisa dipilih, antara lain :
1) Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;
2) Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3) Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4) Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
5) Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
6) Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
7) Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
8) Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9) Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
10) Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
11) Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
12) Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
13) Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
14) Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
15) Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
16) Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”
17) Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan Pengadaan baik benda itu bergerak maupun benda itu tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, baik benda itu dapat diperdagangkan, dipergunakan,
dipakai maupun dimanfaatkan oleh pengguna barang. Adapun materi Bimtek Pengadaan Barang/Jasa yang bisa dipilih, antara lain :
1) Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2) Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3) Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4) Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5) Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
6) Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
7) Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
8) Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
9) Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
10) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
11) Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU / BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018
Bimtek Penyusunan APBD adalah Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa adalah Bimtek yang ditujukan untuk Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan Sampai Pelaporan. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan Sampai Pelaporan, sebagai berikut :
a. Perencanaan
Perencanaan keuangan jika dijabarkan secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Keudes (keuangan desa) ini dilaksanakan setelah RPJM Desa dan RKPDesa tersusun. Karena RKPDesa dan RPJMDesa sebagai dasar/awal untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keudes / keuangan desa.
b. Pelaksanaan
Tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam hal ini meliputi implementasi atau eksekusi dari dana APBD yang telah dirancang. Pelaksanaan ini adalah rangkaian kegiatan dalam menjalankan APBDesa. Kurun waktun per tahun anggaran, di mulai dari tgl 1 Januari – 31 Desember. Kemudian kegiatan dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut disusun rencana anggaran biaya (RAB). Kegiatan pelaksanaan pengelolaan Keudes / keuangan desa ini diantaranya pengadaan barang-barang atau jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan yang semuanya untuk keperluan desa serta perubahan APBDesa.
c. Penatausahaan
Penatausahaan pengertiannya adalah berbagai kegiatan dalam bidang keuangan pelaksanaannya dilaksanakan secara teratur dan logis sesuai dengan prinsip, standar dan prosedur yang telah ditentukan. Sehingga informasi secara aktual yang berkenaan dengan penatausahaan keuangan diperoleh secara cepat. Kegiatan dimaksud di atas meliputi serangkaian proses pencatatan semua / seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Kegiatan pengelolaan keuangan ini berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan APBDesa. sedangkan Hasil yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan tersebut berupa sebuah laporan yang selanjutnya diperuntukkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan / penatausahaan keuangan desa.
d. Pelaporan
Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menyampaikan hal-hal penting yang mempunyai hubungan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode anggaran. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas dan wewenang yang telah diberikan.
Pelaporan ini memberikan serangkaian data-data dan informasi penting mengenai kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang dibebankan. Pada tahap pelaporan ini Pemdes (Pemerintah Desa) menyusunkan laporan realisasi hasil dari pelaksanaan APBDes di setiap semester yang kemudian diserahkan kepada Bupati atau walikota.
Jadwal berbagai Bimtek di atas dirangkum dalam Info Bimtek. Oleh karena itu jika Anda membutuhkan Bimtek untuk keperluan organisasi Anda (perusahaan/pemerintahan) jangan ragu untuk mengakses Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri. Caranya dengan mengetikkan keyword “Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri” atau jika itu Anda rasa kepanjangan cukup dengan keyword “Info Bimtek” di browser. Jika sudah masuk dihalaman Info Bimtek tersebut , Anda tinggal memilih Bimtek yang mana yang Anda butuhkan. Berikut pilihannya :
1. Pelatihan / Bimtek / Diklat DPRD
2. Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat
3. Pelatihan / Bimtek / Diklat Keuangan
4. Pelatihan / Bimtek / Diklat Kepegawaian
5. Pelatihan / Bimtek / Diklat Barang dan Aset
6. Pelatihan / Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah
7. Pelatihan / Bimtek / Diklat Barang/Jasa Pemerintah
8. Pelatihan / Bimtek / Diklat Kearsipan
9. Pelatihan / Bimtek / Diklat Kesehatan & Rumah Sakit
10. Pelatihan / Bimtek / Diklat Perpajakan
11. Pelatihan / Bimtek / Diklat Penanaman Modal
12. Pelatihan / Bimtek / Diklat UKM / UMKM
13. Pelatihan / Bimtek / Diklat SATPOL PP
14. Pelatihan / Bimtek / Diklat Kependudukan dan Capil
15. Pelatihan / Bimtek / Diklat Perusahaan/BUMD/BUMN
16. Pelatihan / Bimtek / Diklat Bidang Hukum
Kesimpulannya, dengan adanya Bimtek Pusdiklat Pemendagri ini urusan peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) jadi lebih mudah. Materi yang disajikan lengkap dan disesuikan dengan kebutuhan terkini, juga didukung pemateri yang berpengalaman dibidangnya, sehingga kualitas peserta Bimtek Pusdiklat Pemendagri ini tidak perlu diragukan lagi. Agar Anda tidak ketinggalan informasi sering-seringlah mengakses Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar